Hadiri Dialog KUB, Kakanwil Berpesan Dahulukan Kerukunan
Kategori Berita | Diposting pada : 11 Agustus 2018 | 10:10 WIB
oleh adminsuper

Yogyakarta (Inmas DIY) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Drs. H. Sigit Warsito, MA saat membuka dialog kerukunan umat beragama yang digelar di Rumah Makan Kebon Ndelik Kota Yogyakarta, Jumat (10/8) menyampaikan bahwa kegiatan ini nantinya akan berdampak besar karena di dalamnya melibatkan tokoh agama untuk itu perlu kiranya peserta interaktif menyampaikan berbagai aspirasinya.  Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag DIY  diikuti sekitar 25 peserta terdiri dari tokoh agama dan utusan dari organisasi kemasyarakatan. “Kerukunan umat beragama saat ini dinilai cukup kondusif namun tetap perlu dirawat supaya ke depannya tidak ada yang saling menciderai”, ungkap Sigit.


Sementara itu Ketua II Forum KUB Kota Yogyakarta, Andreas Joko Wicoyo menyampaikan peta konflik di Kota Yogyakarta. Andreas menggarisbawahi bahwa sebagai lembaga yang merukunkan umat beragama, FKUB mempunyai tugas pokok memberikan rekomendasi tertulis terhadap pendirian rumah ibadah. “Pendirian rumah ibadah inilah yang terkadang menjadi pemicu timbulnya  konflik di masyarakat”, jelasnya. Ada tiga elemen yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta yaitu Sultan, ngarso dalem sebagai panutan masyarakat Yogyakarta. Para pemimpin tokoh agama dan center of excellence julukan sebagai kota pelajar cendekiawan. Tiga elemen itulah yang menjadikan Jogja mendapat julukan kota pensiun karena auranya yang adem ayem.


Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag DIY, Edhi Gunawan. Menurut Edhi, untuk menghindari adanya konflik yang berkepanjangan perlu adanya tindakan tegas ketika ada permasalahan baik intern maupun antar umat beragama agar diselesaikan dari akar permasalahannya sehingga tidak meluas.


Lebih lanjut Kepala Kanwil Kemenag DIY, Muhammad Lutfi Hamid menyampikan bahwa kerukunan hidup sebagai konsumsi harian. Pada posisi ini kerukunan harus di kedepankan karena di Indonesia tidak ada dominasi mayoritas ke minoritas demikian pula sebaliknya. “Saat ini sudah mulai banyak diprovokasi agar pihak yang mayoritas mendominasi yang minoritas, seolah-olah menjadi kekuatan yang tidak boleh disalahkan dan tidak boleh dikalahkan”, imbuh Lutfi. Ini bukan cara pandang yang benar karena benar atau salah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai negara hukum yang di kedepankan adalah hukum negara itu. “Negara sebagai rumah, sehingga semua elemen mempunyai peran. Maka kita harus memaknai perbedaan bahwa perbedaan itu adalah saling mengisi pada satu organ yang sama yaitu negara Republik Indonesia”, ungkapnya lebih lanjut.


Turut mengundang 11 partisipan dari Unit Eropa dari institusi-institusi Unit Eropa untuk mempelajari dan untuk memaknai toleransi yang ada di Indonesia. Karena isu yang berkembang bahwa saat ini di Indonesia sedang tidak rukun, Islamnya garis keras dan negaranya dalam kondisi kacau sehingga di sini mereka dihadirkan supaya mengetahui realitanya. Kehadiran mereka khusus untuk mempelajari keadaan di Indonesia saat ini.


Adapun 11 partisipan tersebut Ms. Yasmine Mariette Arthur BEVERS dari Belgia, Ms. Jordis Maria BUNSE  dari Jerman, Ms. Phi-yen Cindy CAO dari Belgia, Mr. Jannes DEWULF dari Belgia,  Mr Stefano FELICIAN BECCARI dari Italia, Mr. Domenico GIGLIOTTI dari Italia, Ms. Emese HEGYI dari Hungaria, Ms. Niels KRASSEN dari Belanda, Ms. Helena NOMMIK dari Estonia, Ms. Alexis SONET dari Belgia dan Mr. Paolo FOSSATI dari Italia. (tnf)

Bagikan Artikel