Buka Orientasi Penyusunan Perpu PHU, Edhi Ajak ASN Cermati UU yang Berlaku
Kategori Berita | Diposting pada : 22 Februari 2019 | 11:36 WIB
oleh adminsuper

Yogyakarta (Inmas DIY) – Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum menggelar kegiatan Orientasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan  Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Rabu-Jumat (20-22/02) di Hotel Grand Inna Malioboro Yogyakarta.


Kegiatan ini dibuka oleh Plt Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY Edhi Gunawan, Jum’at malam (20/02) di ruang Parangtritis. Didampingi Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Sigit Warsita dan Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum M. Ichsan Fahmy, Edhi menekankan pentingnya seluruh ASN Kemenag untuk mencermati setiap peraturan perundangan yang berlaku agar segala kebijakan yang diambil memiliki landasan hukum. “Perlu mengkaji lebih jauh terkait peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga bisa diterapkan dengan tepat dan cermat, “tegasnya.  Selain itu publikasi dan sosialisasi atas terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru mesti dilakukan secara masif agar bisa diketahui secara luas.


Selain materi Urgensi Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan pada Kanwil Kementerian Agama DIY yang disampaikan Edhi Gunawan, kegiatan ini juga menyajikan beberapa materi diantaranya Arah Kebijakan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Ditjen PHU yang akan disampaikan Prof. Dr. Nizar, M.Ag,  Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan UU Nomer 12 Tahun 2011 oleh Achmad Gunaryo, Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan KMA Nomor 777 Tahun 2016 oleh Imam Syaukani, MH, Kebijakan Penyusunan Peraturan Perundangan di Ditjen PHU oleh Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum M. Ichsan Fahmy, Focus Group Discussion dan Penyusunan Rekomendasi oleh Mahdisin, dan Kebutuhan Regulasi Ditjen PHU Tahun 2019 oleh Ramadhan Harisman selaku Sekretaris Dirjen PHU.


Kegiatan ini diikuti oleh pejabat dan pelaksana pada Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Pusat, Kanwil Kementerian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Unit Pelaksana Teknis Embarkasi. (tnf)


 


 


 


 


 


 

Bagikan Artikel