Kamis, 12 April 2012, 12:05
SEJARAH KANWIL KEMENTERIAN AGAMA D.I. YOGYAKARTA

Struktur Kementerian Agama Awal Berdirinya

Berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 24 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah Prof. H..M. Rasjidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasjidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Kementerian Agama. Tugas pokok Kementerian Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Kementerian Kehakiman; dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraad, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Residen dan Bupati.

Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa :a. Instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen, menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama.b. Pengangkatan Penghulu Landraad (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementerian Agama.c. Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada di bawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama.Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, kemasjidan/ perwakafan, di tingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, di tingkat Kawedanan dan Kecamatan di jabat oleh Naib Penghulu.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 118 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 Nopember 1946 tentang Susunan Kementerian Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Kementerian Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat Pusat yang terdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A (Sekretariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (masehi Kristen); Bagian F (masehi Katolik); Bagian G (Pegawai); Bagian H (Keuangan/Perbendaharaan).Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula dirangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya undang-undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementerian Agama. Petugas yang mengurusi agama di desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa biasa disebut dengan modin) ditertibkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April 1947, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan Menteri Agama KH. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut, para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan pengaturan masalah keagamaan di desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintahan desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka diberi imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) tanah bengkok milik desa.

Sejak awal berdirinya Kementerian Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948. Kabinet yang dibentuk pemerintahan Republik Indonesia rata rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet sistem parlementer.

Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor agama berpindah pindah, dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah lain yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Menteri Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jama’ah haji sempat dihentikan.

2. Kantor Agama Provinsi (1949)Struktur di atas terus berlangsung hingga terjadi penyernpumaan struktur berdasar PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 Tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama. Sejak itu struktur Kementerian Agama mengalami perubahan sebagai berikut :a. Tingkat Pusat dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1) Menteri Agama; 2) Sekretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekretariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Penerangan; Bagian Kristen; Bagian Katolik; Bagian Pegawai; Bagian Keuangan/Perbendaharaan;b. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1) Kantor Agama Provinsi; 2) Kantor Agama Kabupaten; 3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan; 4) Kantor Kenaiban Kecamatan.Lebih lanjut dalam Pasal 2 dijelaskan, kantor kantor agama yang ada di daerah terdiri dari:a. Tingkat Provinsi :1). Kantor Agama Provinsi (KAP)2). Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Provinsi3). Kantor Mahkamah IslamTinggib. Tingkat Karesidenan:1). Kantor Agama Daerah2). Kantor Pemeriksa Pendidikan Agamac. Tingkat Kabupaten:1). Kantor Kepenghuluan2). Kantor Penilik Pendidikan Agama3). Kantor Peradilan Agamad. Tingkat Kawedanan terdiri dari Kantor Kanaibane. Tingkat Kecamatan terdiri dari Kantor Kanaiban

Disamping itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 ditetapkan perincian tugas pokok Kementerian Agama antara lain sebagai berikut : a. Melaksanakan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan sebaik baiknya ; b. Menjaga bahwa tiap tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya ;c. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama pada sekolah- sekolah negeri.d. Menjalankan, memimpin, membina/membimbing dan memupuk serta mengamati pendidikan dan pengajaran di madrasah dan perguruan perguruan agama lainnya ;e. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pelayanan rohani, kepada anggota anggota tentara, asrama asrama rumah¬-rumah penjara dan tempat tempat lain yang dipandang perlu; f. Mengatur, mengerjakan dan mengamati segala hal yang bersangkutan. dengan pencatatan pemikahan, rujuk dan talak orang Islam ; g. Memberikan bantuan maksimal untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat tempat untuk beribadah ; h. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkut paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi ; i. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf wakaf ; j. Mempertinggi kecerdasan umat dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.3. Jawatan Agama ; Kementerian Agama sebagai Holding Company (1952)

Pada tahun 1952 tugas dan fungsi Kementerian Agama mengalami penyempumaan kembali setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1952 dan dijabarkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 tahun 1952. Tugas baru yang dimaksud adalah : – Mengadakan hubungan dengan pergerakan-pergerakan dan persekutuan-persekutuan agama serta aliran-aliran keagamaan dan kebatinan yang tidak termasuk dalam agama Islam atau Masehi. – Mengatur dan mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan haji. – Menetapkan cara-cara melaksanakan upacara negara yang ada pertaliannya dengan agama dengan catatan bahwa segala sesuatu dikerjakan dengan mengindahkan kedaulatan agama masing-masing.

Dalam rangka reorganisasi Kementerian Agama, dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan dan Tugas Kewajiban Jawatan Jawatan dan Biro dalam Lingkup Kementerian Agama sehingga terjadi perubahan struktur sebagai berikut : a. Menteri Agama; b. Sekretariat Jenderal yang terdiri dari : Bagian A (Tata Usaha); Bagian B (Urusan Pegawai); Bagian C (Perbendaharaan); Bagian D (Penerbit¬an); Bagian E (Urusan Haji); Bagian F (Kristen); Bagian G (Katolik); Bagian H (Aliran/Gerakan). c. Jawatan yang terdiri dari : Jawatan Urusan Agama; Jawatan Pendidikan Agama; Jawatan Penerangan Agama. d. Biro Peradilan Agama. Selain itu, Peraturan Menteri Agama di atas antara lain memuat pengesahan semua Kantor Agama di daerah yang telah ada; pembentukan Kantor Urusan Agama, Kantor Pendidikan Agama dan Kantor Penerangan Agama di setiap kota besar.Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952 (untuk Pusat) struktur organisasi Kementerian Agama di daerah dilakukan perubahan dengan mengikuti struktur jawatan yang ada di tingkat Pusat yaitu menggunakan sistim Holding Company (organi¬sasi yang masing masing berdiri sendiri dan dapat langsung dengan jawatan yang ada di pusat) terdiri dari : 1) Jawatan Urusan Agama; 2) Jawat¬an Pendidikan Agama; 3) Jawatan Penerangan Agama; 4) Jawatan Peradilan Agama.Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 10 Tahun 1952, Susunan Organisasi Departemen Agama di daerah adalah sebagai berikut : a. Jawatan Urusan Agama, terdiri atas : 1). Kantor Urusan Agama Provinsi (KUAP), sebelumnya Kantor Agama Provinsi (KAP)2). Kantor Urusan Agama Daerah (KUAD), sebelumnya Kantor Agama Daerah (KAD)3). Kantor Urusan Agama Kabupaten (KUAK), sebelumnya Kantor Kepenghuluan4). Kantor Urusan Agama Kecamatanb. Jawatan Pendidikan Agama, terdiri atas : 1). Kantor Pendidikan Agama Provinsi2). Inspeksi Wilayah 3). Kantor Pendidikan Agama Kabupaten c. Jawatan Penerangan Agama terdiri atas : 1). Kantor Penerangan Agama Provinsi2). Pegawai Penerangan Agama d. Biro Pengadilan Agama, terdiri :1). Mahkamah Islam Tinggi 2). Pengadilan Agama Di tingkat pusat, berdasar Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1958 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 dilakukan perubahan beberapa nomenklatur bagian dan menjadikan Sekretariat Jenderal membawahi 12 Bagian yaitu : a. Bagian Umum; b. Bagian Arsip/Ekspedisi; c. Bagian Kepegawaian; d. Bagian Keuangan; e. Bagian Rumah Tangga; f. Bagian Hukum; g. Bagian Penerbitan; h. Bagian Urusan Haji; i. Bagian Kristen; j. Bagian Roma Katolik; k. Bagian Hindu Bali; l. Bagian Urusan Agama lain dan aliran. Disamping itu dilakukan perubahan nomenklatur Biro Peradilan Agama menjadi jawatan sehingga jawatan terdiri dari : 1) Jawatan Urusan Agama; 2) Jawatan Pendidikan Agama; 3) Jawatan Penerangan Agama; dan 4) Jawatan Peradilan Agama.4. Pembentukan Direktorat (1963)Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1963 nomenklatur Jawatan diubah menjadi Direktorat sebagai berikut : a. Jawatan Urusan Agama menjadi Direktorat Urusan Agama; b. Jawatan Pendidikan Agama menjadi Direktorat Pendidikan Agama; c. Jawatan Penerangan Agama menjadi Direktorat Penerangan Agama; d. Jawatan Peradilan Agama menjadi Direktorat Peradilan Agama.Perubahan struktur terjadi lagi, setelah terbit Keputusan Menteri Agama No. 47 tahun 1963, tentang Perencanaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Perubahan itu adalah sebagai berikut : a. Perubahan pada Direktorat Urusan Agama. 1). Kantor Urusan Agama Provinsi (KUAP) berubah menjadi Kantor Urusan Agama Daerah (KUAD) Tingkat I yang membawahi : – Bagian Kepenghuluan Bagian Kemasjidan – Bagian Wakaf – Bagian Ibadah Sosial – Bagian Urusan Haji2). Kantor Kepenghuluan Kabupaten menjadi Kantor Urusan Agama Daerah (KUAD) Tingkat II.b. Perubahan pada Direktorat Pendidikan Agama1). Kantor Pendidikan Agama Provinsi menjadi Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Daerah Tingkat I (KINSPENDASA), yang membawahi : – Bagian Pengawasan – Bagian Bantuan – Bagian Tata Usaha2). Kantor Pendidikan Agama Kabupaten menjadi Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Daerah Tingkat II (KINSPENDADU).Disamping itu dibentuk pula Inspektorat Peradilan Agama pada tahun 1963, muncul Keppres Nomor 180 Tahun 1963 yang menyatakan bahwa penanganan tugas Keagamaan dilakukan oleh 3 Departemen (pada masa Kabinet 100 Menteri) sebagai berikut: a. Departemen Agama (Menterinya sebagai MENKO);b. Departemen Urusan Haji; c. Departemen Perhubungan Alim Ulama dengan Pemerintah. 5. Perwakilan Departemen Agama : Dep. Agama Menuju Integrated Type (1967 s/d 1974)Berdasar Keputusan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 1967 tanggal 5 Agustus 1967 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama (Pusat) sebagai berikut:a. Unsur pimpinan : Menteri Agama dibantu staf pribadi Menteri yang terdiri dari : 1) Urusan TU; 2) Urusan Protokol; 3) Urusan Keamanan; dan 4) Urusan Khusus.b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretaris Jenderal yang membawahi Biro biro sebagai berikut: 1) Biro Penelitian dan Analisa ; 2) Biro Pengolahan dan Perencana; 3) Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri; 4) Biro Peralatan dan Perbekalan; 5) Biro Organisasi dan Personil; 6) Biro Keuangan; dan 7) Biro Umum.c. Unsur Pelaksana Utama yaitu: 1) Ditjen Bimas Beragama Islam; 2) Ditjen Bimas Beragama Kristen; 3) Ditjen Bimas Beragama Katolik; 4) Ditjen Bimas Beragama Hindu Bali/Budha; 5) Ditjen Urusan Haji; 6) Badan-badan lainnya: (a) Inspektorat Pengawasan Keuangan; (b) Lembaga Lektur Keagamaan; (c) Koordinator Kesejahteraan Pegawai; (d) Urusan Irian Jaya.

Sementara itu, susunan Organisasi Departemen Agama (Daerah) mengalami penyempurnaan dari sistem holding company ke dalam sistem integrated type (pola penyatuan) dengan menggunakan nomenklatur, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Perwakilan Departemen Agama Provinsi yang sederajat dan jawatan jawatan yang ada masuk sebagai bidang/seksi yang berada dalam struktur perwakilan; b. Perwakilan Departemen Kabupaten/yang sederajat dan dinas dinas yang ada masuk sebagai seksi yang berada dalam struktur perwakilan; c. Kantor Urusan Agama Kecamatan.Dengan demikian struktur Instansi Dep. Agama di daerah adalah sebagai berikut: a. Perwakilan Departemen Agama Provinsi yang terdiri dari : 1). Jawatan Urusan Agama (JAURA) sebelumnya KUAD Tk I, terdiri dari : – Bagian Kepenghuluan dan Kemasjidan – Bagian Penasehat Perkawinan dan Kesejahteraan Keluarga – Bagian Bimbingan Wakaf, Syari’ah dan Ibadah Sosial – Bagian Penelitian Gerakan dan Aliran Kerohanian2). Jawatan Pendidikan Agama (JAPENDA), sebelumnya Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Dati I, terdiri dari : Bagian Pendidikan Kejuruan/Ahli Agama Bagian Pendidikan dan Pengajaran Agama di Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Pertama/Atas Bagian Pembinaan Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan Pengadilan Bagian Bantuan Bagian Pengawasan3). Jawatan Penerangan Agama (JAPENA) sebelumnya Kantor Penerangan Agama Tk I, terdiri dari : – Bagian Penerangan, Dakwah dan Misi Islam – Bagian Pembinaan dan Pemeliharaan Rohani – Bagian Pers, Radio dan Publikasi – Bagian Pemeliharaan Ajaran Pancasila4). Jawatan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama 5). Jawatan Perguruan Tinggi Agama dan Pesantren Luhur 6). Jawatan Urusan Haji 7). Jawatan Agama Kristen 8). Jawatan Agama Katolik9). Jawatan Agama Hindu dan Budhab. Perwakilan Departemen Agama Kotamadya / Kabupaten, terdiri dari:1). Dinas Urusan Agama (DINURA)2). Dinas Pendidikan Agama (DIPENDA3). Dinas Penerangan Agama (DIPENA)4). Dinas Peradilan Agama (DIPERA)5). Dinas Urusan Haji 6). Dinas Urusan Agama Kristen 7). Dinas Urusan Agama Katolik 8). Dinas Urusan Agama Hindu dan Budhac. Kantor Urusan Agama Kecamatan, terdiri dari :1). Urusan Ketatausahaan, Keuangan dan Kepegawaian 2). Urusan Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Bimbingan Kesejahteraan Keluarga3). Urusan Rumah Peribadatan, Ibadah Sosial dan Urusan Haji 4). Urusan Penerangan dan Penyuluhan Agama

Pada tahun 1971 dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 53 tahun 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi Departemen Agama Daerah. Jika sebelumnva, sebagai koordinator ditunjuk Kepala Djawatan Urusan Agama sebagai Pimpinan Perwakilan Departemen Agama, maka sejak tahun 1973 istilah Kepala Djawatan diganti dengan Kepala Perwakilan sebagai Pimpinan Perwakilan Departemen Agama Provinsi. Susunannya adalah sebagai berikut : a. Perwakilan Departemen Agama Provinsib. Perwakilan Departemen Agama Kabupaten c. Kantor Urusan Agama Kecamatan d. Urusan Pengawas adalah Inspektorat Perwakilan Perwakilan Departemen Agama Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri atas: a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Perwakilanb. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Perwakilan yang bertugas memimpin Sekretariat Perwakilan, yang terdiri dari 5 (lima) bagian : Bagian Administrasi Bagian Personil Bagian Keuangan dan Materiil Bagian Koordinasi dan Pengawasan Bagian Pengawasan Aliran Kerohanianc. Unsur Pelaksana ialah : 1). Kepala Inspeksi Urusan agama memimpin Inspeksi Urusan Agama yang terdiri dari 4 (empat) sub inspeksi : – Sub Inspeksi Kepenghuluan – Sub Inspeksi Kemasjidan – Sub Inspeksi Zakat, Wakaf dan lbadah Sosial – Sub Inspeksi Kesejahteraan Keluarga.2). Kepala Inspeksi Pendidikan Agama memimpin Inspeksi Pendidikan Agama yang terdiri dari 4 (empat) Sub Inspeksi : – Sub Inspeksi Pendidikan Agama pada pra sekolah, Sekolah Dasar, dan Sekolah Luar Biasa. – Sub Inspeksi Pendidikan Agama pada Sekolah Lanjutan, Kejuruan dan Kursus kursus – Sub Inspeksi Pembinaan Madrasah dan Perguruan Agama. – Sub Inspeksi Pendidikan Guru Agama dan Tenaga Kejuruan3). Kepala Inspeksi Penerangan Agama memimpin Inspeksi Penerangan Agama yang terdiri dari 4 (empat) Sub Inspeksi : Sub Inspeksi Penerangan dan Penyiaran Sub Inspeksi Penyuluhan dan Rawatan Rohani Sub Inspeksi Pembinaan Kebudayaan Sub Inspeksi Publikasi4). Kepala Inspeksi Peradilan Agama memimpin Inspeksi Peradilan Agama yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Inspeksi : Sub Inspeksi Pembinaan dan Pengawasan Badan badan Peradilan Agama Sub Inspeksi Pengumpulan Putusan putusan Pengadilan Agama Sub Inspeksi Pengumpulan Bahan bahan Hukum AgamaDi tingkat Kabupaten ditetapkan seorang Kepala Perwakilan Departemen Agama Kabupaten, yang membawahi : Sekretaris Perwakilan Kepala Inspeksi Urusan Agama Kabupaten Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Kepala Inspeksi Penerangan Agama Kabupaten

Kendati susunan pemerintahan berubah dan menteri silih berganti, visi dan misi Kementerian Agama tidak mengalami perubahan. Visi dan misi inilah yang menjadi dasar pembentukan susunan organisasi Departemen Agama. Visi dan misi tersebut adalah : – Menyokong dan memfasilitasi penerapan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama Pancasila dalam kehidupan umat beragama. – Mengupayakan dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan umat beragama yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agamanya masing masing seperti penyelenggaraan pendidikan agama, penerangan agama, urusan agama, penyelenggaraan NTCR dan penyelenggaraan haji. – Menjaga dan memelihara keserasian hubungan antar umat beragama untuk tetap terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. – Menumbuhkan kesadaran dan motivasi perjuangan di kalangan umat beragama untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang merdeka dan sejahtera.

6. Pembentukan Kanwil Dep. Agama (1975 – 1981 )Atas dasar Keppres Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Organisasi Departemen jo. Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tanggal 16 April 1975. Sejak itu seluruh struktur organisasi Departemen Agama lebih diintegrasikan. Pengintegrasian dilakukan melalui penyeragaman nomenklatur dan titelatur, penerapan prinsip prinsip organisasi yang efektif dan efisien, serta pembagian habis tugas pokok Departemen dalam Ditjen-Ditjen dan seterusnva sampai ke unit terendah. Dalam pengorganisasian ini Departemen Agama termasuk organisasi “Integrated type”, sehingga pada tingkat daerah hanya terdapat Kantor Wilayah pada Dati I dan Kantor Departeman Agama pada Dati II. Upaya penyempurnaan struktur organisasi ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Agama nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tanggal 16 April 1975. Penyempurnaan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan aparatur.

Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut dinyatakan bahwa untuk menjalankan tugas pokoknya, Kantor Wilayah Departemen Agama mempunyai tugas : – Merumuskan kebijaksanaan pelaksanaan di bidang agama kepada masyarakat. – Membina penyelenggaraan pemberian bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang bimbingan masyarakat Islam, bimbingan masyarakat (Kristen) Protestan, bimbingan masyarakat Katolik, bimbingan masyarakat Hindu dan Budha dan di Bidang Urusan Haji. – Mempersiapkan dan menyajikan informasi yang menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di Propinsi kepada Menteri Agama. – Memelihara hubungan yang serasi antara Kantor Wilayah Departemen Agama dengan semua instansi vertikal departemen lainnya di Provinsi yang bersangkutan. – Memelihara hubungan yang serasi antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah. – Sebagai Wakil Departemen Agama di Provinsi yang bersangkutan dan menjadi saluran hubungan Departemen Agama dengan Gubernur Kepala Daerah/Provinsi yang bersangkutan.Mengingat adanya perbedaan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain dalam hal jumlah penduduk yang harus dilayani, jenis, sifat dan volume beban kerja yang harus diselenggarakan, maka susunan organisasi Departemen Agama dibagi dalam beberapa tipologi. Kantor Departemen Agama Provinsi terdiri dari 6 (enam) tipologi, dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya (sebelumnya disebut Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten), terdiri dari 13 (tiga belas) tipologi.

Sesuai dengan KMA No. 18 tahun 1975 tersebut, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas: Bagian Sekretariat Bidang Urusan Agama Islam – Bidang Penerangan Agama Islam – Bidang Pendidikan Agama Islam – Bidang Pembimbing Urusan Haji – Pembimbing Masyarakat Kristen – Pembimbing Masyarakat Katolik – Pembimbing Masyarakat Hindu dan BudhaSelanjutnya dikeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1977, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 45 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota dan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan di daerah. Berdasarkan KMA tersebut terjadi perubahan dan pemekaran sebagai berikut : a. Bidang pendidikan agama Islam menjadi dua bidang yaitu Pembinaan Pendidikan Agama Islam dan Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam. b. Pembimbing Urusan Haji menjadi Bidang Urusan Haji. c. Pembimbing masyarakat Hindu dan Budha menjadi dua pembimbing, yaitu Pembimbing Masyarakat Hindu dan Pembimbing Masyarakat Budha.Berdasar perubahan ini, struktur organisasi Kanwil Departemen Agama adalah sebagai berikut : Bagian Sekretariat Bidang Urusan Agama Islam – Bidang Penerangan Agama Islam – Bidang Pembinaan Pendidikan Agama Islam – Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam – Bidang Urusan Haji – Pembimbing Masyarakat Kristen – Pembimbing Masyarakat Katolik – Pembimbing Masyarakat Hindu – Pembimbing Masyarakat Budha

Di tingkat Kabupaten/Kodya susunan organisasi terdiri dari : Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Seksi se¬bagaimana tersebut pada Bidang di atas dan Penye¬lenggara Bimbingan sebagaimana tersebut pada Pem¬bimbing di atas sesuai dengan keadaan. Di tingkat Kecamatan dibentuk satuan kerja be¬rupa UPT yang khusus melayani bidang tugas Ke¬penghuluan (NR).Selama berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (± 25 tahun) terjadi bebe-rapa penyempurnaan, khususnya yang terkait dengan susunan di tingkat Provinsi sebagai berikut :a. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi Timor Timur.b. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tanggal 23 Mei 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendi¬dikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagaman Departemen Agama dengan garis besarnya se¬bagai berikut : 1). Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berkembang menjadi 27 buah dengan tambahan Provinsi Timtim yang dibentuk dengan KMA Nomor 92 Tahun 1979 dan terdiri dari 6 tipologi yaitu Tipologi I berada pada 6 Provinsi yaitu (Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku), Tipologi II (Nusa Tenggara Timur), Tipologi III (Nusa Tenggara Barat), Tipologi IV 16 Provinsi (D.I. Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara), Tipologi V (lrian Jaya), Tipologi VI (Bali). Selain satuan organisasi Kanwil dan KanDep. Agama yang tertuang dalam KMA 45 Tahun 1981 terjadi pembentukan organisasi Kanwil dan KanDep. Agama baru dan penghapusan 1 unit Kanwil Dep. Agama Provinsi sebagai berikut : a) Pembentukan Kanwil Dep. Agama Provinsi Maluku Utara ditetapkan dengan KMA Nomor 381 Tahun 2000 dan penghapusan Kanwil Dep. Agama Provinsi Timor Timur dengan KMA Nomor 337 Tahun 2000. b) Pembentukan KanDep. Agama Kabupa¬ten/Kota yang baru sebanyak 31 KanDep. Agama se-hingga pada akhir tahun 2000 jumlah satuan orga¬nisasi Kanwil adalah 27, sedang KanDep. Agama Kab/Kota sebanyak 313 buah. c). Balai Diklat sebanyak 12 lokasi yang merupakan UPT Pusdiklat Pegawai Departemen Agama. 2). Struktur Organisasi Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya terdiri dari 13 tipologi.c. Berdasarkan KMA Nomor 18 Tahun 1975 pada Pasal 729 dan lampiran VII Pasal 733, Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Instansi Verti¬kal Departemen Agama tingkat Kecamatan ber-jumlah 3.087 buah yang tersebar di 27 Provinsi. Pembentukan KUA yang baru dari Tahun 1975 sampai dengan Tahun 2000 se¬banyak 833 buah dan penghapusan KUA sebanyak 141 buah dengan rincian sbb : – KMA Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pembentukan 301 dan penghapusan 76 KUA Kecamatan – KMA Nomor 96 tahun 1990 tentang Pembentukan 83 buah dan penghapusan 24 buah – KMA Nomor 127 Tahun 1992 tentang pembentukan 119 buah dan penghapusan 9 buah – KMA Nomor 8 Tahun 1993 tentang pembentukan 67 buah dan penghapusan 2 buah – KMA Nomor 207 Tahun 1993 tentang pem¬bentukan 83 buah – KMA Nomor 133 Tahun 1994 tentang pembentukan 43 buah dan penghapusan 15 buah – KMA Nomor 504 Tahun 1996 tentang pembentukan 99 buah dan penghapusan 15 buah – KMA Nomor 1 Tahun 1998 tentang pembentukan 38 buah – KMA Nomor 72 Tahun 1999 tentang pembentukan 40 buah – KMA Nomor 337 tentang Penghapusan Kanwil, KanDep. Agama dan 8 buah Kecamatan di Prop. Timtim. Dengan berlakunya KMA Nomor 337 Tahun 2000 jumlah Kantor Urusan Agama di Indonesia adalah 3761 buah tersebar di 27 Provinsi.

7. Tahun 2001 – 2002 Seiring dengan perubahan struktur Departemen Agama dan perubahan situasi, tempat dimana Kanwil Dep. Agama DIY berkantor juga berpindah-pindah. Sebelum tahun 1977 instansi Kanwil Departemen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta masih menempati kantor dengan status magersari Kraton Yogyakarta yaitu di Wijilan No. 14. Seiring dengan perkembangan waktu pada tanggal 12 April 1977 atas ijin Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam VIII, Kantor Wilayah Dep. Agama mendapat sebidang tanah negara yang dikuasai Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Kompleks Sukonandi, Umbulharjo Kotamadya Yogyakarta seluas 7670 m2 . Tanah ini kemudian dibangun dan sampai sekarang menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama D.I. Yogyakarta.

Sejalan dengan itu, perubahan struktur di lingkungan Departemen Agama juga terus berlangsung sebagai respon atas perubahan dan kebutuhan zaman. Karena Struktur Departemen Agama yang tertuang dalam KMA Nomor 18 Tahun 1975 sudah berusia 25 tahun dan telah beberapa kali mengalami penyempumaan, banyak hal yang dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan situasi, terdapat unit kerja yang beban kerjanya sudah tidak ada atau muncul beban kerja yang tidak tertampung dalam struktur yang ada.

Selain itu juga ada perkembangan-perkembangan positif lain yang secara langsung terkait dengan Departemen Agama. Diantaranya, telah keluar Undang undang antara lain UU Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Perkembangan dan perubahan-perubahan di atas menjadi latar untuk melaksanakan restrukturisasi organisasi Departemen Agama sebab restrukturisasi ini akan berpengaruh secara langsung terhadap tupoksi (tugas pokok dan fungsi) serta kinerja Departemen Agama.

Langkah Penataan Struktur Organisasi yang dilakukan dalam periode ini meliputi Penataan organisasi Departemen Agama Pusat dan Instansi Vertikal Departemen Agama. Penataan Organisasi Dep. Agama PusatPada tahun 2001 tepatnya tanggal 03 Januari 2001, bertepatan dengan HAB Dep. Agama ke 55,ditetapkan KMA Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama sebagai pengganti struktur lama berdasarkan KMA Nomor 18 Tahun 1975 yang telah beberapa kali disempurnakan. KMA Nomor 1 Tahun 2001 merupakan penjabaran dari Keppres Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama yang ditetapkan atas persetujuan MENPAN No. 143/MPAN/12/2000 tanggal 26 Desember 2000.

Organisasi Dep. Agama Pusat berdasarkan KMA Nomor 1 Tahun 2001 terdiri dari : a. Menteri b. Sekretariat Jenderal: 6 Biro 2 Pusat c. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyara¬kat Islam dan Penyelenggaraan Haji: 5 Direktorat dan 1 Sekretariat d. Direktorat Jenderal Kelemba¬gaan Agama Islam: 4 Direktorat 1 Sekretariat e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen: 1 Direktorat 1 Sekretariat f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik: 1 Direktorat 1 Sekretariat g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha: 2 Direktorat 1 Sekretariat h. Inspektorat Jenderal: 5 Inspektur Regional 1 Sekretariat i. Badan Pene¬litian Pengembangan Agama dan Pendidikan Pelatihan Keagamaan 5 Pusat, 1 Sekretariat.Beberapa perubahan dalam Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja yang tertuang dalam KMA Nomor 1 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :a. Perubahan Nomenklatur: 1) Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji menjadi Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji; 2) Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam menjadi Ditjen Kelembagaaan Agama Islam; 3) Ditjen Bimas Kristen/Protestan menjadi Ditjen Bimas Kristen; 4) Badan Litbang Agama menjadi Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan; 5) Biro Keuangan menjadi Biro Keuangan dan IKN; 6) Biro Organisasi menjadi Biro Organisasi dan Tatalaksana; 7) Direktorat Penyelenggaraan Haji menjadi Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah; 8) Inspektur Kepegawaian, Keuangan, Perleng¬kapan, Tugas Umum dan Inspektur Pem¬bangunan menjadi Inspektur Regional I, II, III, IV dan Inspektur Regional V; 9) Direktorat Penerangan Agama Islam mengalami pengalihan nomenklatur menjadi Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid dan merupakan salah satu Direktorat pada Ditjen Kelembaga¬an Agama Islam.b. Penambahan Satuan kerja baru: 1) Pusdiklat Pegawai bertambah menjadi 2 Pusat, yaitu Pusdiklat Administrasi dan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, dengan tujuan dalam rangka peningkatan pelaksanaan asas fungsio¬nalisasi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 725 KMA Nomor 1 Tahun 2001; 2) Munculnya Satker baru Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Pusat Infor¬masi Keagamaan, Pusat Kerukunan Umat Beragama merupakan respon terhadap dinami¬ka dan pengembangan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang keagamaan dan sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan pe¬layanan di bidang kehidupan beragama.d. Satuan kerja yang hilang/dihapus: 1) Biro Per¬lengkapan pada Setjen Departemen Agama, fungsinya sebagian dialihkan ke Biro Ke¬uangan (IKN) dan sebagian lagi ke Biro Umum (Pengadaan); 2) Bagian TU pada Direktorat berubah menjadi Subbag TU.e. Penggabungan dan penajaman fungsi baru antara lain munculnya Bagian Data pada se¬tiap unit kerja eselon 1 yang diharapkan ber¬fungsi sebagai mitra PIK pada Setjen dalam mengkor¬dinasikan pengelolaan data di lingkungan Dep. Agama. Disamping itu disatukan Bagian Perencanaan, anggaran resmi, pengatur pada Roku (Biro Keuangan) masuk ke Rocan (Biro Perencanaan) dan pelaksanaan angka pembangunan. Bagian Keuangan dengan Bagian Perencanaan masuk ke bagian pada Biro Keuangan, hal ini dikandung maksud dalam rangka menghilangkan dualisme perencanaan dan pengelolaan anggaran Rutin dan Pembangunan.f. Seiring dengan proses penataan organisasi Dep. Agama tingkat pusat, maka berdasarkan ketentuan UU No. 35 Tahun 1999 telah dite¬tapkan bahwa pembinaan organisasi, adminis¬trasi dan keuangan serta pembinaan teknis peradilan harus berada dibawah satu atap di bawah Mahkamah Agung (termasuk Direktorat Pembinaan Peradilan Agama yang berada pada Ditjen BIPH berdasarkan KMA Nomor 1 Tahun 2001). Penataan Organisasi Instansi Vertikal Departemen Agama.Sebelum terjadinya restrukturisasi organisasi Kanwil dan KanDep. Agama berdasarkan Keppres Nomor 49 dan Keppres Nomor 85 yang dituangkan dalam KMA 373 Tahun 2002 terdapat pembentukan organisasi Kanwil Dep. Agama Provinsi yang baru sebanyak 3 buah yaitu Provinsi Banten, Kep. Bangka Belitung dan Gorontalo dengan KMA Nomor 450 Tahun 2001 sehingga jumlah Kanwil menjadi 30 buah. Sedangkan KanDep. Agama Kab/Kota yang sebelumnya berjumlah 313 bertambah 35 buah sehingga menjadi 348 buah dengan rincian :a. Keputusan Menteri Agama Nomor 381 Tahun 2001 tentang Pembentukan 22 KanDep. Agama Kab/Kota (Kota Bontang, Sorong, Kab. Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Sarolangun, Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai Timur, Boalemo, Pelalawan, Rokan, Buol, Morowali, Banggai Kep).b. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 Tahun 2002 tentang Pokok Pokok Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi dan KanDep. Agama Kab/Kota serta pembentukan 13 Kandep Kab/Kota (Kab. Landak, Lembata, Kep. Mentawai, dan Kota Padang Sidempuan, Pagar Alam, Tasikmalaya dan Cimahi).Dalam masa tahun 2001 sampai dengan adanya restrukturisasi Kanwil dan KanDep. Agama berdasarkan KMA Nomor 373 Tahun 2002 dilakukan penataan sebagai berikut :a. Restrukturisasi organisasi Instansi Vertikal Dep. Agama dilakukan dengan memper¬hatikan ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 64 di¬nyatakan bahwa Penyelenggaraan Bidang Pe¬merintahan yang menjadi wewenang Pemerintah/tidak diotonomikan kepada Pemerintah daerah dilakukan oleh Instansi Vertikal dan Pembentukan Susunan Organisa¬si, Formasi Instansi Vertikal ditetapkan dengan Keputusan Presiden;b. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Keppres Nomor 49 Tahun 2002 jo Keppres Nomor 85 Tahun 2002 maka atas dasar Penetapan MENPAN No. 217/M.PAN/8/2002 tanggal 13 Agustus 2002 telah ditetapkan KMA 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi dan KanDep. Agama Kab/Kota sebagai pengganti KMA Nomor 45 Tahun 1981.c. Jumlah satuan organisasi Instansi Vertikal De¬partemen Agama terdiri dari 30 buah Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Wilayah dan 348 buah Kantor Dep. Agama Kab/Kota yang akan terus berkembang sesuai dengan perkem¬bangan pemekaran wilayah, memiliki struktur organisasi.d. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Departe¬men Agama Provinsi mengalami penyederha¬naan dari 6 tipologi menjadi 3 tipologi namun dari segi struktur organisasi tidak mengalami kenaikan eselon maupun penambahan besaran organisasi maka terdapat pengurangan bebera¬pa jabatan struktural eselon III dan IV pada beberapa Daerah karena adanya tuntutan pengembangan struktur dan bidang lain.e. Gambaran struktur organisasi Dep. Agama Provinsi berdasarkan ketentuan KMA Nomor 373 Tahun 2002 adalah:1) Susunan Organisasi Kantor Wilayah De¬partemen Agama Provinsi terdiri dari 3 tipologi :a) Tipologi 1 sebanyak 26 Provinsi dengan struktur organisasi sebagai berikut :(1). Bagian Tata Usaha, membawahi 5 (lima) Sub. bagian yang dibagi lagi dalam beberapa variabel tipologi dengan kriteria sesuai dengan jumlah umat yang dilayani yaitu : – Sub Bagian Perencanaan dan Informasi Keagamaan ; – Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana dan Kepegawaian ; – Sub Bagian Keuangan dan Inventaris Kekayaan Negara ; – Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama ; – Sub Bagian Umum.(2). Bidang, sebanyak 5 (lima) yang merupakan cerminan dari orga¬nisasi Ditjen yang ada di ling-kungan Dep. Agama Pusat dan Pembimbing sebanyak banyak¬nya 3 (tiga) ;b) Tipologi II sebanyak 1 Provinsi, dengan struktur organisasi sebagai berikut:(1). Bagian Tata Usaha, membawahi: – Sub Bagian Perencanaan dan Ke¬uangan dan Inventaris Kekayaan Negara; – Sub Bagian Organisasi, Tatalak¬sana dan Kepegawaian ; – Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerukunan Umat Beragama ; – Sub Bagian Umum dan Informasi Keagamaan.(2). Bidang, sebanyak 4 (empat) dan Pembimbing sebanyak 3 (tiga) dengan alokasi struktur secara sub¬stansi sama dengan pola yang ada pada tipologi I.c) Tipologi III sebanyak 3 Provinsi, dengan struktur organisasi sebagai berikut :(1). Bagian Tata Usaha, membawahi : – Sub Bagian Perencanaan dan Ke¬uangan, IKN dan Informasi Keagamaan ; – Sub Bagian Organisasi, Tatalak¬sana dan Kepegawaian ; – Sub Bagian Humas dan Kerukun¬an Umat Beragama, Umum.(2). Bidang, sebanyak 3 (tiga) dan pembimbing sebanyak 3 (tiga) dengan alokasi struktur secara substansi sama dengan pola yang ada, pada tipologi I.2) Susunan Organisasi Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota terdiri dari 3 tipologi yaitu:a) Tipologi I sebanyak 239 Kab/Kota dengan struktur organisasi (1) Sub Bagian Tata Usaha ;(2) Seksi sebanyak banyaknya 4 (empat) ;(3) Penyelenggara sebanyak banyaknya 4 (empat).b) Tipologi II sebanyak 68 Kab/Kota dengan struktur organisasi:(1) Sub Bagian Tata Usaha;(2) Seksi sebanyak banyaknya 4 (empat) ;(3) Penyelenggara sebanyak banyaknya 3 (tiga).c) Tipologi III sebanyak 41 Kab/Kota dengan struktur organisasi:(1) Sub Bagian Tata Usaha;(2) Seksi sebanyak banyaknya 3 (tiga) ;(3) Penyelenggara sebanyak banyaknya 2 (dua).Dengan berlakunya KMA Nomor 373 Tahun 2002 maka berdasarkan ketentuan PP Nomor 100 Tahun 1999 jabatan struktural eselon V pada KanDep. Agama Kab/Kota dihilang¬kan dan sebagian pegawai yang sebelumnya memangku jabatan eselon V tersebut dialihkan ke jabatan fungsional Penyuluh Agama atau jabatan fungsional lain bagi yang memenuhi syarat. Hal ini diatur dengan KMA No. 404 Tahun 2002 tentang Penataan unit organisasi eselon V pada Pengadilan Agama, Madrasah, Balai Litbang Agama dan KanDep. Agama Kab/Kota.3). Pembentukan KUA baru pada Periode tahun 2001 sampai tahun 2002 sebanyak 474 buah sebagai berikut :a) Keputusan Menteri Agama Nomor 111 Tahun 2001 tentang Pembentukan KUA Kecamatan sebanyak 111 buah.b) Pada tahun 2001 dengan KMA Nomor 517 tahun 2001 telah dilakukan penataan sekaligus merubah kedudukan Organisasi KUA Kec. dari Instansi Vertikal menjadi Unit Pelaksana Teknis karena hanya melaksanakan salah satu tugas pokok Dep. Agama dibidang nikah dan rujuk. Atas dasar Persetujuan Menpan Nomor 295/M.PAN/1 1/2001 tanggal 9 Nopember 2001 ditetapkan pula perubahan eseloni¬sasi Jabatan Kepala KUA dari eselon Va men¬jadi eselon IVb. Atas dasar KMA Nomor 517 Tahun 2001 ditetapkan jumlah KUA seluruh Indonesia sebanyak 3862 buah.c) Semenjak tahun 2002 organisasi KUA bertambah seiring dengan perkembangan wilayah kecamatan baru sebagai berikut:(1) Keputusan Menteri Agama Nomor 323 tahun 2002 tentang Pembentukan 363 KUA Kecamatan.(2) Keputusan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembentukan 342 KUA Kecamatan.d) Dengan Keputusan Menteri Agama tersebut di atas jumlah KUA pada akhir Tahun 2004 sebanyak 4567 buah pada 30 Provinsi di seluruh Indonesia.

Perubahan struktur ini dipandang mendesak, karena perubahan zaman, struktur yang telah berjalan selama 25 tahun ini tidak sesuai lagi dengan tingkat kebutuhan pelayanan terhadap umat. Terdapat unit kerja yang beban kerjanya sudah jauh berkurang. Unit kerja seperti ini lebih tepat bila dikurangi fungsinya atau dihapuskan. Di samping ada beban kerja baru yang belum tertampung. Muncul harapan, akan adanya struktur yang ramping dan lincah, dengan kinerja yang lebih baik, lebih efektif, efisiensi dan produktif.

Restrukturisasi instansi Dep. Agama di daerah dipandang perlu dilakukan sehubungan dengan dilaksanakannya otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999. Sebelum restrukturisasi dilaksanakan secara menyeluruh, dalam rangka perampingan jabatan struktural, jabatan Eselon V dihapuskan dan dialihkan pejabat fungsional. Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan, yang semula termasuk jabatan struktural Eselon V ditingkatkan menjadi Eselon IV Untuk melaksangkan tugas dan fungsi eselon IV yang lain dihapuskan dan untuk meningkatkan pelayanan dan profesionalisme jabatan fungsional ditambah, diantaranya jabatan Penyuluh Agama, Pustakawan, Arsiparis, Analis kepegawaian, Perencana, Pranata Komputer dan Statistika.Kantor Wilayah Departemen Agama di provinsi berdasarkan: KMA (Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempumakan), merupakan instansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Agama. Mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam lingkup wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah Departemen Agama di Provinsi menyelenggarakan fungsi :a. perumusan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi ;b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan, masyarakat Islam, pelayanan haji dan umroh, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, serta urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Budha sesuai peraturan perundang-undangan ;c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;d. pembinaan kerukunan umat beragama;e. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di provinsi.

Berkenaan dengan dikeluarkannya KMA 373 tahun 2002, Kanwil Dep. Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikategorikan dalam tipologi I-A yang terdiri dari:a. Bagian Tata Usaha (sebelumnya Bagian Sekretariat) terdiri dari :1). Subbag Perencanaan dan Informasi Keagamaan ;2). Subbag Ortala dan Kepegawaian ;3). Subbag Keuangan dan Inventaris Kekayaan Negara ;4). Subbag Hukmas dan KUB5). Subbag Umum

b. Bidang Urusan Agama Islam (Bidang Urais)1). Seksi Kepenghuluan2). Seksi Pengembangan Keluarga Sakinah3). Seksi Produk Halal4). Seksi Bina Ibadah Sosial5). Seksi Pengembangan Kemitraan Umat Islam

c. Bidang Penyelengaraan Haji, Zakat dan Wakaf1). Seksi Penyuluhan Haji dan Umrah2). Seksi Bimbingan Jemaah dan Petugas Haji3). Seksi Pembinaan KBIH dan Pasca Haji4). Seksi Dokumen dan Perjalanan Haji5). Seksi Perbekalan dan Akomodasi Haji

d. Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum1). Seksi Kurikulum2). Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan3). Seksi Sarana4). Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan5). Seksi Supervisi dan Evaluasi Pendidikan

e. Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren(dulu Bidang Binrua)1). Seksi Pendidikan Keagamaan2). Seksi Pendidikan Salafiyah3). Seksi Kerjasama Kelembagaan dan Pengembangan Potensi Pondok Pesantren4). Seksi Pengembangan Santri5). Seksi Pelayanan Pondok Pesantren pada Masyarakat

f. Bidang Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid1). Seksi Pendidikan Al Qur’an dan Musabaqoh Tilawatil Qur’an2). Seksi Penyuluhan dan Lembaga Dakwah3). Seksi Siaran dan Tamaddun4). Seksi Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam5). Seksi Pemberdayaan Masjid

g. Pembimbing Masyarakat Kristenh. Pembimbing Masyarakat Katoliki. Pembimbing Masyarakat Hinduj. Pembimbing Masyarakat Budha

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.197736 detik
Diakses dari alamat : 10.1.7.68
Jumlah pengunjung: 1127263
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.